Penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif Fiqh Siyasah: studi kasus di Desa XXX Kecamatan YYY Kabupaten ZZZ. Tinjauan fiqh siyasah terhadap larangan keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi anggota partai politik menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun Sumbermulyo, Desa Bareng, dan Desa Kauman mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaoran dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara akuntabel. Ada penelitian Risya dan Nurodin (2017) tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menjelaskan bahwa untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Penggunaan Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah). Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 pasal 4 dalam pelaksanaan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dan penggunaan dana desa di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, menyatakakan bahwa dana desa diprioritaskan Vay Nhanh Fast Money.

judul skripsi hukum tentang dana desa